Komisi VII DPR RI menyoroti persoalan pemutusan hubungan kerja massal (PHK) di TVRI dan RRI yang menyebabkan sekitar seribu pekerja media, termasuk kontributor, penyiar lepas, petugas keamanan, serta tenaga teknis lainnya, terkena dampaknya.
Anggota Komisi VII dari Fraksi PDIP, Putra Nababan, mengkritik kebijakan penurunan anggaran yang dianggap lebih dahulu menargetkan pekerjaan daripada belanja lainnya.
Ia meminta klarifikasi tentang kejelasan dari struktur pengelolaan kedua lembaga penyiaran milik negara tersebut.
"Kami menyaksikan video viral dari seorang penyiar RRI di Ternate yang menyampaikan keluhan tentang PHK, dan video itu sudah ditonton oleh hampir 1 juta orang. Namun, di hadapan kami, Direktur Utama menyatakan tidak ada PHK. Ini perlu dijelaskan," ujar Putra di DPR RI, Rabu (12/2/2024).
Putra menegaskan bahwa tenaga kontributor dan pekerja harian harus mendapatkan prioritas dalam penggunaan anggaran, bukan malah menjadi korban efisiensi.
Baca juga:
"Kami khawatir sebelum rekonstruksi dilakukan, manajemen memutuskan untuk memberi prioritas pada pemangkasan di tingkat bawah, sementara belanja lainnya tetap berlangsung," demikannya.
"Berdasarkan analisis saya, pemotongan anggaran seharusnya dimulai dari struktur organisasi atas, bukan langsung ke anggaran tenaga kerja," katanya.
Dia juga mengkritik cara penyampaian informasi di lapangan, di mana pemotongan anggaran disebut-sebut sebagai akibat dari Program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
"Jangan sampai masyarakat dipaksa memilih antara program Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau pekerjaan mereka. Ini adalah kegagalan dalam mengelola narasi. Bagaimana bisa negara memberikan makanan kepada anak-anak, sementara orang tua mereka kehilangan pekerjaan?" katanya.
Editor : Buliran News
