Buliran.com - Pati,
Kabupaten Pati Jawa Tengah akhir-akhir ini menjadi sorotan publik nasional usai kebijakannya menerapkan kenaikan pajak PBB hingga 250% di tengah perekonomian masyarakat yang tidak menentu.
Pola pola dan komunikasi Sudewo sebagai Bupati Pati memang dinilai kerap memicu kontroversial. Kebijakan kontroversial dan langsung ditolak mentah-mentah oleh masyarakat kabupaten yang berjuluk ‘Bumi Mina Tani’ ini, yakni Bupati Sudewo menaikan Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2), Rabu (6/8/2025).
Kebijakan kenaikan tariff PBB-P2 dianggap mencekik warga Pati di tengah situasi perekonomian yang sulit. Namun Bupati Sudewo tetap kukuh dalam sikapnya bahwa kebijakan itu harus diterapkan.
Sikap Bupati Sudewo ini mendapat penolakan keras dari masyarakat setempat. Bahkan warga mengancam bakal menggagalkan kebijakan kenaikan tariff PBB P2, melalui unjuk rasa besar-besaran pada 13 Agustus 2025 mendatang.
Rencana unjuk rasa yang diprediksi diikuti lebih dari 50 ribu orang ini, kini dipersiapkan sejumlah coordinator aksi demo. Mereka juga telah mengajukan izin unjuk rasa kepada Polresta Pati.
Tak hanya itu, warga juga melakukan penggalangan donasi berupa logistic melalui posko, yang berlokasi di sebelah barat kantor Bupati Pati.
Pendirian posko penggalangan donasi inilah yang sempat memicu insiden yang nyaris berujung baku hantam. Pihak Satpol PP Pati dan Plt Sekda Kabupaten Pati, Riyoso dan sejumlah coordinator aksi massa, tampak bersitegang dan saling tantang.
Riyoso selaku Plt Sekda Pati memerintahkan Satpol PP mengangkut tumpukan dos air mineral hasil penggalangan donasi. Karena tak terima perlakukan aparat, massa menggeruduk dan menggepung markas Satpol PP Pati yang berada di kawasan belakang Kantor Bupati.
Massa mengaku tidak akan mundur dan meninggalkan markas Satpol PP Pati, sebelum donasi dikembalikan kepada mereka. Setelah sempat terjadi perdebatan panas, Satpol PP Pati akhirnya mengembalikan donasi pada Selasa petang (5/8/2025).
Untuk menghindari kericuhan, sejumlah Satpol PP Kabupaten Pati mengusung donasi dan mengembalikannya ke mobil warga. Inisiator gerakan Masyarakat Pati Bersatu, Husain menyayangkan tindakan Plt Sekda Pati Riyoso yang memerintahkan Satpol PP menyita donasi warga.
”Tadi saya menghubungi teman-teman. Saya sudah empat hari menggalang donasi kok malah mau disita. Kan tidak pas. Seharusnya mereka mikir, ini memang dari rakyat dan tidak ada tunggangan politik,” ujar Husain.
Husain meminta kepada Riyoso untuk tidak arogan dan tidak sok saat menjadi pejabat. Sebagai pejabat, dibayar oleh rakyat, jadi tidak elok dirinya bersikap seperti itu.
”Saya kasih pesan ke Riyoso, kamu jangan sok menjadi Plt Sekda. Kamu jangan sok. Kamu itu yang bayar rakyat. Rakyat lagi susah. Ini spontan dan akhirnya dikembalikan. Tadi sempat ngotot tidak dikembalikan,” tukas Husein.
Husain mengaku tidak gentar dengan insiden yang viral tersebut. Justru tindakan Satpol PP Pati ini semakin menambah semangat massa yang tergabung dalam ‘Masyarakat Pati Bersatu’ untuk unjuk rasa pada 13 Agustus 2025.
”Kami akan melawan terus. Alhamdulillah semakin banyak dukungan dari masyarakat. Kalau kita benar untuk rakyat, maka masyarakat membuka hati untuk besok tanggal 13 Agustus,” pungkasnya. ***
(Dodik AHY)
Editor : Redaktur Buliran