Menjemput Fajar Nagari 7 Oktober, Menjaga Marwah Pilwana Solok Selatan.
Oleh: Eka Puji Lestari, M.Pd (Dosen Widyaswara Indonesia)
Bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mufakaik."
Petatah itu bukan sekadar rangkaian kata yang diwariskan leluhur Minangkabau. Ia adalah falsafah yang mengajarkan bahwa kehidupan bersama hanya akan kokoh apabila setiap persoalan diselesaikan dengan kebijaksanaan, musyawarah, dan penghormatan kepada nilai-nilai adat.
Ketika masyarakat Solok Selatan bersiap menyambut 7 Oktober 2026, hari pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) Serentak di 39 nagari, petuah itu terasa semakin relevan. Sebab yang akan dipilih bukan sekadar seorang pemimpin administratif, melainkan sosok yang akan memegang amanah adat, melayani masyarakat, dan menjadi wajah nagari di hadapan anak kemenakan.
Pilwana adalah pesta demokrasi yang paling dekat dengan denyut kehidupan masyarakat. Berbeda dengan pemilihan di tingkat yang lebih tinggi, keputusan yang lahir di bilik suara nagari akan langsung bersentuhan dengan sawah yang membutuhkan irigasi, jalan yang perlu diperbaiki, pemuda yang membutuhkan ruang berkarya, hingga keluarga yang berharap pelayanan pemerintahan semakin baik.
Tahapan Pilwana sendiri telah berjalan. Pendaftaran calon, penetapan peserta, hingga pengundian nomor urut menjadi bagian dari proses menuju hari pemungutan suara pada 7 Oktober nanti. Dinamika di setiap nagari tentu berbeda-beda, tetapi semuanya bermuara pada satu harapan: melahirkan pemimpin yang memperoleh kepercayaan masyarakat secara bermartabat.
Namun sesungguhnya, kekuatan nagari tidak pernah hanya bertumpu pada wali nagari. Nagari berdiri tegak karena ditopang oleh lembaga adat yang telah mengakar jauh sebelum lahirnya sistem pemerintahan modern.
Tungku Tigo Sajarangan: Tiga Tiang Penyangga Nagari
Minangkabau mengenal falsafah Tungku Tigo Sajarangan. Sebagaimana tungku berkaki tiga yang menopang periuk agar tetap seimbang, kehidupan nagari juga berdiri di atas tiga unsur utama: Niniak Mamak, Alim Ulama, dan Cadiak Pandai. Ketiganya bukan simbol seremonial.
Niniak Mamak adalah pemegang amanah kaum. Mereka menjaga adat, menyelesaikan perselisihan, dan memastikan hubungan antar keluarga tetap utuh. Dalam suasana Pilwana yang sarat perbedaan pilihan, suara seorang penghulu sering kali lebih menenangkan daripada ribuan unggahan di media sosial.
Seorang Niniak Mamak yang bijak akan mengingatkan bahwa pilihan politik boleh berbeda, tetapi hubungan sebagai anak kemenakan tidak boleh retak.
Alim Ulama menghadirkan kesejukan melalui nilai agama. Mereka mengingatkan bahwa fitnah, kebencian, dan permusuhan bukanlah jalan yang dibenarkan. Demokrasi harus menjadi ruang ikhtiar, bukan ruang permusuhan.
Sementara Cadiak Pandai memiliki tanggung jawab moral untuk menghadirkan pencerahan. Di tengah derasnya arus informasi, mereka menjadi penuntun agar masyarakat tidak mudah terjebak oleh kabar yang belum tentu benar.
Apabila tiga unsur ini menjalankan perannya secara utuh, Pilwana tidak hanya menghasilkan pemimpin, tetapi juga memperkuat kohesi sosial nagari.
Bundo Kanduang: Limpapeh Rumah Nan Gadang
Ada satu kekuatan lain yang sering bekerja tanpa banyak sorotan, yakni Bundo Kanduang.
Dalam adat Minangkabau, Bundo Kanduang disebut sebagai Limpapeh Rumah Nan Gadang—tiang penyangga rumah besar yang menjaga keseimbangan keluarga. Mereka bukan sekadar ibu dalam pengertian biologis, tetapi penjaga martabat kaum, pendidik generasi, sekaligus perekat hubungan kekeluargaan. Menjelang Pilwana, peran itu menjadi semakin penting. Tidak sedikit perbedaan pilihan yang berawal dari ruang keluarga. Suami berbeda pilihan dengan istri, kakak berbeda dengan adik, mamak berbeda dengan kemenakan. Dalam situasi seperti itu, kelembutan seorang Bundo Kanduang menjadi penawar yang mengingatkan bahwa politik hanya berlangsung sesaat, sedangkan persaudaraan harus tetap abadi.
Dari rumah pula pendidikan politik pertama sesungguhnya dimulai. Anak-anak belajar tentang kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap perbedaan melalui teladan orang tua mereka.
Parik Paga Nagari: Benteng Persatuan
Orang tua dahulu mengenal istilah Parik Paga Nagari.
Parik memang berarti parit, paga berarti pagar. Tetapi maknanya jauh lebih dalam daripada sekadar benteng fisik. Ia adalah sistem pertahanan sosial yang menjaga nagari dari segala hal yang dapat merusak persatuan masyarakat.
Hari ini ancaman itu tidak selalu datang dalam bentuk pertikaian terbuka. Ia bisa hadir melalui kabar bohong, ujaran kebencian, politik uang, maupun provokasi yang menyebar cepat melalui telepon genggam. Karena itu, Parik Paga Nagari harus dimaknai sebagai tanggung jawab Bersama.
Pemuda menjaga ruang digital tetap sehat.
Tokoh adat menjaga kesejukan musyawarah.
Tokoh agama menjaga akhlak masyarakat.
Penyelenggara Pilwana menjaga integritas proses demokrasi. Dan seluruh warga menjaga agar tidak ada perbedaan pilihan yang berubah menjadi permusuhan berkepanjangan.
Marwah Nagari Lebih Tinggi dari pada Kemenangan
Kontestasi selalu melahirkan dua kemungkinan: ada yang menang dan ada yang belum berhasil. Tetapi dalam falsafah Minangkabau, marwah nagari selalu lebih tinggi daripada kepentingan seseorang. Kampanye hendaknya menjadi ruang adu gagasan, bukan adu caci. Rekam jejak lebih penting daripada janji kosong. Integritas lebih berharga daripada popularitas sesaat. Sebab setelah kotak suara ditutup, masyarakat tetap akan bertemu di surau, di sawah, di pasar, di pesta adat, dan di pemakaman kaum. Tidak ada kemenangan politik yang layak dibayar dengan putusnya silaturahmi.
Menjemput Fajar Nagari
Tanggal 7 Oktober 2026 akan datang sebagaimana fajar menyingsing di kaki Gunung Kerinci dan Bukit Barisan. Ketika matahari pagi menerangi hamparan sawah Solok Selatan, masyarakat akan berjalan menuju tempat pemungutan suara dengan harapan yang mereka titipkan pada selembar surat suara.
Semoga pada hari itu, Niniak Mamak tetap menjadi peneduh di tengah perbedaan.
Alim Ulama menjadi penuntun akhlak.
Cadiak Pandai menjadi penyebar pencerahan.
Bundo Kanduang menjadi perekat keluarga.
Dan Parik Paga Nagari menjadi benteng yang menjaga persatuan hingga pesta demokrasi benar-benar usai.
Karena sesungguhnya, nagari yang kuat bukan hanya ditentukan oleh siapa yang menjadi wali nagari, tetapi oleh masyarakat yang mampu menjaga adat, memelihara persaudaraan, dan bergotong royong setelah seluruh suara selesai dihitung.
"Nan tuo dihormati, nan ketek disayangi, samo gadang baok bakawan."
Itulah wajah demokrasi nagari yang sesungguhnya: memilih dengan hati nurani, menerima dengan lapang dada, lalu kembali membangun kampung halaman bersama.
Editor : Buliran News