Oleh: Eka Puji Lestari, M.Pd.
Bidar Alam – Tahapan penetapan calon dan pengundian nomor urut Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) periode 2026–2034 digelar secara serentak di Kabupaten Solok Selatan pada Kamis (24/9/2026). Di Nagari Bidar Alam, Kecamatan Sangir Jujuan, proses tersebut berlangsung tertib, lancar, dan dihadiri berbagai unsur pemerintahan serta masyarakat.
Pemilihan Wali Nagari bukan sekadar proses menentukan siapa yang akan memimpin nagari untuk beberapa tahun ke depan. Lebih dari itu, Pilwana merupakan bagian penting dari perjalanan demokrasi di tingkat nagari—ruang bagi masyarakat untuk menentukan arah kepemimpinan berdasarkan pilihan dan pertimbangan masing-masing.
Di Solok Selatan, tahapan pemilihan Wali Nagari serentak telah memasuki momentum penting, yakni penetapan calon dan pengundian nomor urut calon Wali Nagari. Tahapan tersebut diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari (P2WN) sebagai bagian dari proses demokrasi yang harus dijalankan secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab. Untuk Nagari Bidar Alam, proses penetapan dan pengundian nomor urut menghasilkan empat calon Wali Nagari yang akan mengikuti tahapan selanjutnya, yaitu: Nomor Urut 1: Refrizal Ediputra, S.Hum. Nomor Urut 2: Osla Nopal, Dt. Bando Ajo, Nomor Urut 3: Midra Joni, A.Md. Nomor Urut 4: Ali Martius.
Penetapan dan pengundian nomor urut tersebut menjadi penanda bahwa tahapan Pilwana telah bergerak dari proses administrasi menuju ruang kompetisi gagasan dan pilihan masyarakat.
P2WN dan Amanah Menjaga Proses, Di balik proses tersebut, terdapat kerja kepanitiaan yang tidak sederhana. Kelancaran tahapan penetapan dan pengundian nomor urut tentu tidak terlepas dari kerja P2WN. Panitia yang diketuai Ramadan, bersama Betrigus Migrianto, S.Kom.; Aldi Satria Subendro, A.Md.; Gonrichan, S.E.; Sumarji; Eka Puji Lestari, M.Pd.; dan Yelmi Oktaneri, S.Kep., memiliki tugas penting memastikan setiap tahapan Pilwana berjalan sesuai ketentuan.
Kerja kepanitiaan dalam sebuah pemilihan sering kali tidak terlihat sebesar panggung politik yang ada di depan masyarakat.
Namun justru di balik administrasi, verifikasi, penetapan, pengundian nomor, penyusunan tahapan, dan berbagai pekerjaan teknis itulah fondasi penyelenggaraan Pilwana dibangun.
P2WN tidak hanya dituntut bekerja secara administratif, tetapi juga menjaga kepercayaan publik. Transparansi, ketelitian, netralitas, dan komunikasi yang baik menjadi modal penting agar seluruh proses dapat diterima masyarakat. Di sisi lain, masyarakat juga perlu memberikan ruang kepada panitia untuk menjalankan tugasnya secara profesional sesuai aturan.
Nomor Urut Bukan Ukuran Kualitas
Dalam setiap pemilihan, nomor urut sering kali mendapatkan perhatian besar. Ada yang menganggap nomor tertentu memiliki makna khusus, mudah diingat, atau memiliki simbol tertentu. Namun, pada hakikatnya, nomor urut hanyalah identitas dalam surat suara dan bagian dari mekanisme teknis pemilihan.
Nomor 1, 2, 3, atau 4 bukanlah ukuran kualitas seorang calon. Yang jauh lebih penting adalah visi, integritas, kemampuan, rekam jejak, komitmen, serta kesediaan untuk mengabdi kepada masyarakat. Karena itu, setelah nomor urut ditetapkan, perhatian masyarakat hendaknya tidak berhenti pada siapa mendapatkan nomor berapa. Perhatian harus diarahkan kepada gagasan dan program yang ditawarkan masing-masing calon. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana calon melihat masa depan nagari. Bagaimana mereka akan meningkatkan pelayanan pemerintahan nagari? Bagaimana mengembangkan ekonomi masyarakat? Bagaimana memberdayakan pemuda? Bagaimana memperkuat peran perempuan? Bagaimana menjaga adat dan budaya? Bagaimana mengelola pembangunan secara terbuka? Dan yang tidak kalah penting, bagaimana membangun persatuan setelah proses pemilihan selesai? Pertanyaan-pertanyaan semacam inilah yang semestinya menjadi bahan pertimbangan masyarakat.
Pilwana Bukan Ajang Memutus Silaturahmi
Dalam budaya Minangkabau, perbedaan pendapat bukan sesuatu yang harus ditakuti. Demokrasi memberikan ruang bagi setiap orang untuk menentukan pilihan. Tetapi pilihan politik jangan sampai membuat hubungan sosial menjadi renggang.
Kita mengenal ungkapan:
“Dima bumi dipijak, di sinan langik dijunjuang.”
Artinya, dalam kehidupan bermasyarakat, kita harus menghormati nilai dan aturan yang berlaku di lingkungan tempat kita berada.
Begitu pula dalam Pilwana. Berbeda pilihan bukan berarti berbeda saudara. Berbeda calon bukan berarti berbeda nagari. Berbeda nomor urut bukan berarti berbeda kepentingan dalam membangun Bidar Alam. Justru setelah proses pemilihan selesai, seluruh elemen masyarakat akan kembali hidup berdampingan sebagai satu kesatuan masyarakat nagari. Karena itu, kompetisi harus ditempatkan sebagai proses mencari kepemimpinan terbaik menurut pilihan masyarakat, bukan sebagai alasan untuk membangun permusuhan.
Bidar Alam dan Tanggung Jawab Sejarah
Bidar Alam bukan sekadar sebuah wilayah administratif. Nagari ini memiliki catatan sejarah penting dalam perjalanan Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan mencatat bahwa Bidar Alam pernah menjadi salah satu tempat Mr. Syafruddin Prawiranegara menjalankan dan mengonsolidasikan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada 1948–1949.
Sejarah tersebut tentu memberikan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Bidar Alam. Namun sejarah juga menghadirkan tanggung jawab. Jika dahulu para pejuang mempertahankan keberlangsungan Republik dalam situasi yang sangat sulit, maka generasi sekarang memiliki tugas mempertahankan nilai persatuan, gotong royong, dan kepentingan masyarakat dalam kehidupan nagari. Pilwana seharusnya menjadi bagian dari ikhtiar tersebut.
Demokrasi di nagari harus mampu melahirkan kepemimpinan yang dekat dengan masyarakat, terbuka dalam menjalankan pemerintahan, mampu merangkul seluruh kelompok, serta memiliki orientasi pada kemajuan nagari.
P2WN Menjaga Proses, Masyarakat Menjaga Suasana
Panitia memiliki tanggung jawab memastikan tahapan berjalan sesuai aturan. Tetapi suasana Pilwana merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, masyarakat perlu memberikan ruang kepada seluruh calon untuk menyampaikan visi dan misi secara proporsional.
Jangan biarkan informasi yang belum jelas menjadi sumber pertengkaran.
Jangan biarkan perbedaan pilihan berubah menjadi saling menjatuhkan.
Dan jangan sampai pesta demokrasi yang seharusnya menjadi sarana memilih pemimpin justru meninggalkan luka sosial di tengah masyarakat. Para pendukung calon juga memiliki posisi penting. Dukungan sebaiknya diwujudkan melalui penyampaian program dan gagasan, bukan dengan menyerang pribadi calon lain.
Bersaing dalam gagasan, bersanding dalam persaudaraan.
Itulah semangat yang perlu dibangun. Siap Menang, Siap Kalah, Siap Membangun Setiap kompetisi memiliki hasil. Ada yang mendapatkan amanah lebih banyak dari masyarakat dan ada yang belum memperoleh kesempatan. Namun dalam konteks pemerintahan nagari, kemenangan seorang calon bukan berarti kemenangan kelompok tertentu saja.
Ketika seseorang terpilih menjadi Wali Nagari, ia memikul amanah seluruh masyarakat. Karena itu, seorang calon harus siap menerima hasil pemilihan dengan lapang dada. Begitu pula masyarakat harus siap menerima hasil tersebut sebagai bagian dari proses demokrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Yang terpilih nantinya hendaknya tidak hanya menjadi Wali Nagari bagi orang-orang yang memilihnya, tetapi menjadi Wali Nagari bagi seluruh masyarakat Bidar Alam. Sementara calon yang belum terpilih tetap memiliki ruang untuk memberikan kontribusi melalui pemikiran, pengalaman, dan pengabdian kepada nagari. Sebab pembangunan nagari tidak mungkin hanya dikerjakan oleh satu orang.
Dari Pilwana Menuju Persatuan
Kini empat nama telah mendapatkan nomor urut.
Nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4.
Masing-masing akan membawa gagasan, pengalaman, dan harapan kepada masyarakat. Biarlah masyarakat menentukan pilihan berdasarkan pertimbangan masing-masing. Yang harus kita jaga bersama adalah satu hal: Bidar Alam tetap satu. Setelah surat suara dicoblos dan hasil ditetapkan, tidak boleh ada lagi sekat nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau nomor 4. Yang ada adalah masyarakat Bidar Alam. Yang ada adalah satu nagari. Yang ada adalah satu kepentingan: bagaimana Bidar Alam menjadi nagari yang semakin maju, mandiri, berbudaya, dan sejahtera.
Dalam falsafah Minangkabau kita mengenal:
“Barek samo dipikua, ringan samo dijinjiang.”
Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.
Maka, siapa pun yang nantinya mendapatkan amanah masyarakat, mari kita beri kesempatan untuk bekerja. Dan siapa pun yang belum mendapatkan amanah, tetaplah menjadi bagian dari kekuatan nagari. Sebab sejatinya, Pilwana hanya berlangsung satu hari, tetapi persaudaraan masyarakat nagari harus dijaga sepanjang masa. Nomor boleh berbeda. Pilihan boleh berbeda. Tetapi Bidar Alam tetap satu. Dan dari perbedaan pilihan itulah, semoga lahir kepemimpinan yang mampu menyatukan seluruh masyarakat untuk melangkah bersama menuju masa depan nagari yang lebih baik.
Menang Jangan Membusungkan Dada, Kalah Jangan Kehilangan Harga Diri.
Dalam setiap kompetisi, ada yang mendapatkan amanah dan ada yang belum mendapatkan kesempatan. Namun dalam demokrasi nagari, kemenangan tidak semestinya menjadi alasan untuk membusungkan dada. Begitu pula kekalahan tidak semestinya menjadi alasan untuk kehilangan harga diri. Calon yang mendapatkan amanah masyarakat nantinya harus memahami bahwa ia bukan hanya pemimpin bagi pendukungnya.
Ia adalah Wali Nagari bagi seluruh masyarakat.
Sementara mereka yang belum mendapatkan amanah tetap mempunyai ruang yang sangat luas untuk berkontribusi. Nagari membutuhkan pikiran banyak orang. Nagari membutuhkan tenaga banyak pihak. Nagari membutuhkan pengalaman para tokoh. Nagari membutuhkan kreativitas generasi muda. Nagari membutuhkan keteladanan niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, dan seluruh unsur masyarakat. Tidak mungkin pembangunan nagari diserahkan hanya kepada seorang Wali Nagari.
Editor : Buliran News