Buliran.com | Sawahlunto - Aktivitas dugaan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kota Sawahlunto kembali memunculkan tanda tanya serius. Berdasarkan penelusuran tim investigasi di lapangan, puluhan unit alat berat jenis excavator terlihat berjajar di sepanjang aliran sungai kawasan Kenagarian Kolok, Kecamatan Barangin. Keberadaan alat berat dalam jumlah besar tersebut memunculkan dugaan adanya aktivitas pertambangan yang perlu segera diperiksa aparat penegak hukum.
Persoalannya bukan sekadar keberadaan alat berat, melainkan siapa pemiliknya, siapa pemodalnya, dan siapa yang mengendalikan operasional tambang tersebut. Tim investigasi juga mengaku telah menghimpun informasi mengenai sejumlah nama yang diduga berperan dalam koordinasi aktivitas tambang serta pengumpulan uang koordinasi. Informasi tersebut perlu ditelusuri secara serius agar tidak berhenti menjadi isu di tengah masyarakat.
Kondisi ini menjadi ujian bagi komitmen Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto yang menegaskan bahwa praktik pertambangan ilegal harus ditertibkan tanpa kompromi. Peringatan tersebut semestinya diterjemahkan menjadi tindakan nyata oleh seluruh jajaran kepolisian, termasuk Polda Sumatera Barat dan Polres Sawahlunto. Jangan sampai ketegasan di tingkat pusat hanya menjadi slogan, sementara dugaan aktivitas PETI di daerah tidak mendapatkan penanganan yang jelas.
Aparat penegak hukum diminta tidak hanya menyasar pekerja lapangan atau operator alat berat. Jika dugaan PETI terbukti, penyelidikan harus menelusuri pemodal, pemilik alat berat, koordinator operasional, penampung hasil tambang, hingga pihak mana pun yang terbukti memberikan perlindungan. Apabila ditemukan keterlibatan oknum aparat, proses hukum harus dilakukan secara transparan dan tanpa pandang bulu.
Kini publik menunggu keberanian Polda Sumatera Barat dan Polres Sawahlunto untuk turun langsung memeriksa lokasi serta mengungkap fakta di balik dugaan aktivitas PETI tersebut. Jika tidak berizin, tindak. Jika ada jaringan pengendali, bongkar. Jangan sampai kekayaan alam dan lingkungan menjadi korban, sementara pihak yang menikmati keuntungan justru tidak tersentuh hukum
Editor : Buliran News