Buliran.com - Jakarta,
Ekonom dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori menyatakan munculnya berbagai persoalan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), tentu harus menjadi bahan evaluasi serius bagi Badan Gizi Nasional (BGN).
"MBG ini baru berjalan 4 bulan. Sudah tentu masih ada kekurangan di sana-sini. Ini bukan berarti memaklumi kasus keracunan berulang, bukan. Tapi berbagai masalah yang ada, tidak seharusnya membuat program ini dihentikan. Bahwa perlu evaluasi terus menerus dan perlu peninjauan tidak henti, iya," tutur Khudori kepada awak media saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (3/5/2025).
BGN di matanya tidak becus dalam mengeksekusi program andalan Presiden Prabowo Subianto. Dari sisi kemitraan saja, alih-alih memberikan garansi, BGN malah membuat mitranya alami kerugian Rp1 miliar.
"Dugaan saya, mitra BGN sebagai pelaksana MBG itu salah menggandeng mitra. Mengapa harus menggandeng yayasan? Bukankah tidak ada keharusan menggandeng yayasan. Bermitra bisa langsung berhubungan dengan BGN. Tidak harus melalui pihak lain atau pihak ketiga," ungkapnya.
Persoalan lainnya, sambung dia, kasus keracunan massal yang berulang. Menurutnya, tentu hal ini menjadi peringatan keras bagi BGN untuk memastikan kontrol lebih ketat. SOP, kata dia, jangan disepelekan karena menyangkut nyawa manusia.
"Tidak ada toleransi terhadap protokol yang sudah ditetapkan untuk menjamin makanan sehat, bergizi, dan enak disantap. Keteledoran terhadap protokol dan SOP yang ditetapkan akan bersifat fatal, karena ini menyangkut nyawa manusia," tegasnya.
Dia juga menyoroti, janji palsu Kepala BGN Dadan Hindayana soal pelibatan UMKM dalam MBG. Seharusnya program baik ini bisa jadi motor penggerak ekonomi mikro.
"Cakupan MBG terlalu luas, maka perlu melibatkan kantin sekolah dan pihak sekolah, termasuk UKM sehingga mengungkit ekonomi rakyat kecil, penting untuk didengarkan oleh BGN. Berbagai masukan itu bisa dijadikan sebagai bagian penyempurnaan MBG," jelasnya.
Khudori menyarankan, jika masih kewalahan dalam pengelolaan, sebaiknya pemerintah merevisi target sasaran MBG. Dia mengatakan, wilayah 3 T sebaiknya difokuskan saja. Setelah berhasil, baru merambah ke wilayah lainnya.
"Yang terakhir, saya setuju juga masukan bahwa pemerintah sebaiknya memprioritaskan kepada sasaran yang lebih penting, termasuk memulai program ini di wilayah-wilayah 3T. Setelah berjalan 4 bulan dan ribuan dapur umum dibangun, sepertinya ini sudah cukup sebagai bekal bagi BGN untuk mengembangkan dapur di daerah 3T sekaligus membangun ekosistemnya," tandasnya. (Ic/Red)
Editor : Redaktur Buliran