Buliran.com - Jakarta,
Pengamat Politik dari Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menilai usulan anggota Komisi III DPR Nasir Djamil yang menyarankan agar Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung reformasi Polri sebagai strategi yang tepat untuk memastikan keberhasilan reformasi secara sistemik.
Menurut Iwan, keterlibatan langsung Presiden akan memberi legitimasi yang kuat terhadap agenda reformasi Polri.
“Saya juga menilai, mestinya Presiden Prabowo Subianto langsung memimpin reformasi Polri ini agar legitimasinya jauh lebih kuat karena Polri sendiri berada di bawah Presiden, dan bertanggung jawab kepada Presiden langsung,” ujar Iwan saat dihubungi awak media di Jakarta, Minggu (14/9/2025).
Menurut Iwan, reformasi menyeluruh di tubuh Polri sangat mendesak dilakukan. Ia menyoroti berbagai masalah internal yang selama ini menurunkan citra kepolisian di mata publik.
“Indonesia memang membutuhkan institusi Polri yang bersih, berintegritas, independen, dan humanis. Sejauh ini memang citra Polri cukup buruk di mata publik. Karena terlalu banyak anggota bahkan pimpinan yang jauh dari prinsip integritas dan bersih,” katanya.
Ia juga menyinggung munculnya istilah “no viral no justice” sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap kinerja aparat kepolisian.
“Bahkan slogan no viral no justice juga muncul merupakan bentuk kekecewaan publik kepada institusi Polri yang dalam banyak kasus, menolak laporan, memproses kasus kalau sudah viral. Bahkan banyak juga oknum dalam institusi Polri yang menjadi pelaku pembunuhan, narkoba, terlibat judol dan lain lain. Nah ini harus direformasi secara sistemik,” tuturnya.
Sebagai langkah awal, Iwan menyarankan agar Presiden memulai reformasi dengan pembenahan di level struktur tertinggi, termasuk mempertimbangkan pergantian Kapolri.
“Tentu kalau ingin melakukan reformasi sistemik, Presiden harus memulai dari pembenahan struktur, terutama sekali harus ganti Kapolri. Pemimpin tertinggi Polri perlu ada regenerasi. Setelah itu, percayakan pada orang-orang yang bersih dan memiliki integritas tinggi untuk memegang pimpinan-pimpinan dalam struktur Polri,” terangnya.
Sebelumnya, anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menyarankan Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung reformasi terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) saat merespons kabar adanya pembentukan komisi untuk mengevaluasi dan mereformasi Polri.
Dengan terlibatnya secara langsung Presiden, menurut Nasir, upaya reformasi bisa dicapai dan rencana strategis Polri ke depannya bisa dirasakan masyarakat.
"Saran saya, Presiden Prabowo agar langsung memimpin reformasi kepolisian," kata Nasir saat dihubungi di Jakarta, Jumat (12/9/2025).***
(Ican)
Editor : Redaktur Buliran