- PBNU terbelah dua setelah rapat pleno di The Sultan Hotel Jakarta.
- KH Zulfa Mustofa ditetapkan sebagai Pj Ketua Umum PBNU hingga Muktamar 2026.
- Kubu Gus Yahya menolak keputusan, menganggap rapat pleno inkonstitusional dan tidak sah.
Buliran.com - Jakarta,
Di bawah lampu-lampu megah The Sultan Hotel Jakarta, Selasa malam (9/12/2025), para petinggi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) berkumpul dalam sebuah rapat yang kemudian menjadi titik balik sejarah. Di ruangan itu, keputusan penting diambil, namun sekaligus memunculkan jurang baru di tubuh NU.
Bagi sebagian kalangan, PBNU kini benar-benar terbelah dua: Kubu Sultan, yang mengakui sahnya rapat pleno dan keputusan pergantian ketua umum, dan Kubu Gus Yahya, yang menyebut langkah tersebut inkonstitusional dan tidak memiliki legitimasi organisasi.
Ketegangan yang telah membara dua pekan terakhir akhirnya mengeras menjadi dua narasi yang saling bertabrakan. Dan di tengah-tengahnya, nasib kepemimpinan PBNU untuk sementara ditentukan.
Dalam forum yang dipimpin Rais Syuriah PBNU M Nuh, rapat pleno menetapkan Wakil Ketua Umum PBNU, KH Zulfa Mustofa, sebagai Pejabat (Pj) Ketua Umum menggantikan Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.
"Penetapan pejabat Ketua Umum PBNU masa bakti sisa sekarang ini, yaitu yang mulia beliau Bapak KH Zulfa Mustofa,” kata M Nuh.
Zulfa ditugaskan memimpin PBNU hingga gelaran Muktamar 2026, yang menurut M. Nuh diharapkan bisa kembali ke siklus normal setelah tertunda akibat pandemi Covid-19. Ia menambahkan bahwa sebelum Muktamar, PBNU juga menghadapi agenda besar seperti peringatan satu abad masehi NU pada 31 Januari 2026 serta Konbes Besar dan Munas.
Namun di balik keputusan tersebut, Zulfa menyadari beratnya amanah yang kini berada di pundaknya.
“Ini adalah satu kehormatan pada satu sisi, tapi ini juga pada sisi lain adalah amanah yang sangat berat bagi saya dan juga untuk kita semua, saya bertekad menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya," ujarnya.
Zulfa juga mencoba meredakan ketegangan dengan menawarkan pertemuan kepada Gus Yahya.
“Saya sudah menawarkan pertemuan, tapi beliau sedang mempertimbangkan, saya yakin beliau orang besar dan pasti berbesar hati untuk bertemu mencari solusi bersama," ucapnya.
Ia bahkan meyakini persoalan ini tidak akan dibawa oleh Gus Yahya ke jalur hukum. “Saya enggak yakin beliau akan melakukan itu,” tambahnya.
Serangan Kubu Gus Yahya dari Luar Ruang Pleno
Di sisi lain, kubu Gus Yahya menegaskan bahwa rapat pleno di Sultan Hotel tidak sah secara organisasi dan bertentangan dengan AD/ART NU.
Sekretaris Jenderal PBNU, Amin Said Husni, mengatakan bahwa langkah Rais Aam yang menggelar rapat tersebut mengabaikan dawuh kiai-kiai sepuh dan Mustasyar yang telah memberikan arahan jelas di Ploso dan Tebuireng.
“Rapat Pleno yang diadakan oleh Rais Aam itu jelas sekali mengabaikan seruan Mustasyar dan kiai sepuh di Ploso dan Tebuireng. Para kiai sepuh menegaskan bahwa pemakzulan Ketua Umum berlawanan dengan AD/ART,” ujar Amin, Rabu (10/12/2025).
Amin juga menegaskan bahwa rapat tersebut tidak memenuhi syarat formal pleno, karena peserta yang hadir hanya sekitar seperempat dari total anggota.
“Yang hadir hanya seperempat saja dari anggota pleno. Karena itu, mayoritas menolak,” katanya.
Data kehadiran menjadi salah satu argumen utama kubu Gus Yahya. Dari 216 anggota pleno, hanya 58 orang yang hadir: Mustasyar 2 dari 29, Syuriah 20 dari 53, Tanfidziyah 22 dari 62, A’wan 7 dari 40. Dari lembaga PBNU hanya 5 dari 18 yang hadir, dan Banom 2 dari 14.
“Artinya lebih dari tiga perempat anggota memilih tidak datang. Ini sinyal kuat bahwa langkah pemakzulan tidak mendapat dukungan luas,” kata Amin.
PBNU kubu Gus Yahya juga menyampaikan permohonan maaf kepada warga nahdliyin atas kisruh internal yang terjadi ketika Indonesia tengah menghadapi bencana besar di Sumatera. Meski begitu, mereka menegaskan PBNU tetap fokus membantu masyarakat melalui gerakan “Solidaritas Satu Juta Keluarga untuk Korban Bencana Alam”.
Seruan Para Kiai: Konflik Dingin di Tengah Suhu Organisasi yang Menghangat
Kisruh ini sejatinya telah diperingatkan oleh Forum Sesepuh dan Mustasyar dalam pertemuan mereka di Tebuireng pada 6 Desember 2025. Mereka menegaskan bahwa keputusan pemakzulan Ketua Umum tidak sah karena bertentangan dengan AD/ART.
Namun seruan itu tidak menghentikan laju pleno Sultan, yang justru mempertegas polarisasi internal.
Di tengah memanasnya suasana, pernyataan menyejukkan datang dari mantan Sekjen PBNU, Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Ia memastikan bahwa hubungan pribadinya dengan Gus Yahya tetap baik.
"Hubungan kami baik-baik saja. Tidak ada masalah secara pribadi. Tetapi secara organisasi, tentu kita mengikuti ketentuan-ketentuan yang kami yakini harus kami ikuti,” kata Gus Ipul.
Ia juga mengaku masih berkomunikasi dengan Gus Yahya. "Pada November lalu saya sempat bertemu,” pungkasnya. ***
(Khambali)
Editor : Redaktur Buliran