Seorang Kepala Sekolah TK di wilayah Kabupaten Katingan menyampaikan keluhanya, bagaimana tidak, disaat sedang merasa bersyukur ketika sekolah mereka akan mendapatkan bantuan berupa bangunan ruang kelas dan penataan halaman sekolah dari Kementrian Pendidikan pusat, justru ada oknum yang berusaha untuk melakukan intervensi bahkan melayangkan ancaman terhadap pihaknya.
Mula-mula oknum berinisial BH menanyakan kepada Kepala Sekolah apakah Tim Pembangunan TK tersebut sudah terbentuk, lalu kemudian menanyakan siapa ketua Tim nya, BH juga menyatakan bahwa dirinya sudah membantu pihak Dinas Pendidikan, maka kemudian mengajukan diri untuk dimasukan ke dalam TIM, akan tetapi ketika mengetahui panitia sudah terbentuk, ia meminta agar Kepala Sekolah jangan menerbitkan SK dulu, sampai dirinya dan Kepala Sekolah konfirmasi dengan Kepala Bidang TK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan.
Untuk meyakinkan Kepala Sekolah bahwa dirinya adalah pihak yang di delegasikan oleh Dinas Pendidikan untuk masuk ke dalam tim, BH berkata “Arahan dari dinas kemarin melibatkan kita bu, karena kita ada bantu pengurusan di dinas” tegasnya kepada Kepala Sekolah.
Adapun Kepala Sekolah sendiri yang didampingi langsung oleh supervisor dari pihak Kementrian Pendidikan Pusat, didorong untuk segera menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, mengingat deadline waktu yang tinggal beberapa hari saja.
Khawatir terganggu dalam mengejar waktu, sedangkan BH terus melobi dirinya, maka Kepala Sekolah TK tersebut menyarankan kepada BH untuk melobi sekolah atau posisi lain, “ada tugas pengawas yang masih kosong, siapa tau bisa masuk sebagai pengawas” Ujar RA, Kepala Sekolah TK tersebut
Mendapat saran seperti demikian, BH langsung marah dan melayangkan ancaman “Maaf ya bu, kita bukan pengemis yang minta-minta pekerjaan, nanti kita lihat seperti apa kualitas pembangunanya, RAB bangunanya juga kita pegang, nanti jika ada temuan kita laporkan ke pihak terkait” ancamnya.
Mendengar ancaman tersebut, Kepala Sekolah (RA) berusaha menjelaskan “Bukan begitu pak, oleh tim sudah cukup, dilihat data di dinas masih ada kosong untuk pengawas, siapa tau berkenaan, ini waktu juga mepet” jawab RA
Untuk mempertegas ancamanya, BH juga berkata “Berarti pihak sekolah ibu yang tidak berkenaan, nanti kita lihat bu, silahkan kalian pelaksanaya, sudah dapat manfaanya kalian Yayasan mau untung sendiri, tapi kita lhat saja nanti” tegasnya.
“kita sudah berdiskusi dengan pak kadis, terkait pekerjaan TK nusantara yg tidak berkenan melibatkan kami dipersilahkan yayasan untuk pelaksaan nya sendiri .asal ibu tau untuk RAB nanti kita Ada pegang untuk pengawasan jika ada penyimpangan akan kita somasi ke pihak terkait” lanjut ancaman tersebut.
Untuk diketahui bahwa tahun 2026 pemerintah pusat Kembali melaksanakan program Revitalisasi Pendidikan, diantaranya adalah meningkatkan sarana dan prasarana Pendidikan.
Program tersebut menggunakan APBN, dilaksanakan secara swakelola oleh panitia yang dibentuk oleh pihak sekolah, dengan di fasilitasi oleh Dinas Pendidikan pada masing-masing daerah.
Mendapat informasi tersebut, LSM Lumbung Informasi Rakyat Kalimantan Tengah (LIRA KALTENG) angkat bicara “Untuk apa seseorang dari luar yang bahkan tidak dikenal mengaku membawa arahan dari dinas masuk mengincar jabatan ketua Tim pada sebuah program swakelola yang bukan di wilayahnya, kalau bukan bermaksud ingin ambil alih pekerjaan tersebut, karena kita tau bahwa tim pelaksana itu tidak digajih, justru yang dapat upah adalah konsultan pengawas, tapi ketika ditawari posisi pengawas yang notabene masih kosong, dia malah marah, berarti ada target lain yang lebih besar, kemungkinan terdekatnya adalah ingin menjadi pemborong dalam program tersebut, dengan cara mengatur permainan melalui jabatan didalam tim pelaksana” ungkap pengurus LSM LIRA Kalteng.
“Analisa ini didukung oleh adanya kalimat meminta pada awalnya, yaitu meminta untuk dilibatkan dalam Tim, akan tetapi merasa permintaanya tidak dipenuhi, lalu kemudian melayangkan kalimat ancaman yang berbunyi ’ Berarti pihak sekolah ibu yang tidak berkenaan, nanti kita lihat bu, silahkan kalian pelaksanaya!” artinya dirinya mengincar sebagai pelaksana, berharap mendapat keuntungan dari hasil pelaksanaan, keuntungan yang jauh lebih besar dari gajih pengawas, berarti ada kemungkinan program itu mau dijadikan seperti proyek” tambahnya.
“Ini mirip seperti ada upaya pemerasan, atau bahkan mungkin masuk kategori pemerasan” tambah LSM tersebut.
“Padahal sepengetahuan kami, program-program hibah dari pusat yang dengan metode swakelola seperti ini angka dalam RAB nya jauh lebih rendah dibanding metode kontraktual, makanya pemerintah memprioritaskan Tim pelaksananya dari pihak sekolah ataupun masyarakat setempat, hal ini agar pelaksanaanya lebih didasarkan oleh integritas, atau rasa kepentingan sekolah dan masyarakat setempat selaku penerima manfaat dari keberadaan sekolah tersebut, bukan didasarkan oleh kepentingan bisnis atau keuntungan” Lanjutnya.
Adapun terkait ancaman yang diterima oleh pihak sekolah dan Yayasan, LSM LIRA Kalteng menyampaikan pendapatnya “Keyakinan kami, Tuhan memerintahkan alam semesta ini untuk merespon perilaku dari setiap manusia, tidak ada perilaku yang dibiarkan begitu saja” Pungkasnya.
Editor : Buliran NewsSumber : LSM LIRA Kalteng