Buliran.com - Jepara,
AF Agung Aktifis Jepara bersama Wahyu Khoiruz Zaman seorang akademisi, saat jagongan santai di SRIYA cafe Jepara menyampaikan sangat prihatin dengan kondisi Jepara saat ini. Jagong santai tersebut hadir pula Edy Prasaja Ketua Almi Jepara, Ambar Prasetyadan Arif Murdikanto keduanya sebagai jurnalis serta Chairur Rofiq, masyarakat Jepara. Jumat (18/4/2025).
Membicarakan tentang tantangan ekonomi di Jepara.
Saat ini, perekonomian di daerah khususnya di Jepara mendapatkan tantangan yang cukup besar. Hal ini tidak lepas dari pengaruh kondisi ekonomi global maupun nasional.
“Ekonomi global saat ini sedang terjadi perang dagang yang ugal-ugalan. Tarif dari trump (presiden Amerika) ini kalau diterapkan akan mempengaruhi Jepara. Sebab, industri padat karya dan Furniture di Jepara, banyak yang eksport ke Amerika,” kata Wahyu memulai pembicaraannya.
Ia menjelaskan, tarif trump secara nasional memang tidak memiliki dampak yang signifikan karena jumlah eksport ke Amerika hanya sekian persen saja dibanding jumlah eksport ke negara lain. Tetapi, untuk wilayah Jawa Tengah dan khususnya Jepara, ini berbeda.
“Apalagi dampak-dampak yang ditimbulkan. Ada multi player efek. Seperti terjadi PHK, kemudian pengangguran meningkat, ekonomi masyarakat lesu, daya beli masyarakat rendah hingga ancaman peningkatan kriminalitas,” imbuhnya.
Hal yang sama disampaikan AF Agung, "Kondisi Jepara saat ini menjadi tantangan tersendiri bagi kepala daerah. Terlebih ada beberapa program seperti peningkatan angkatan kerja setiap tahun, menjadi tantangan tersendiri. Sebab, kondisi Investasi secara umum di Indonesia juga sedang kurang baik. Beberapa kali pasar saham jeblok, merah merona. Ini bagian kecil dari tanda-tanda jika iklim investasi tidak baik-baik saja,” jelas Agung.
Baru-baru ini pemerintah pusat melalui presiden dan menteri telah menyatakan akan menyikapi kondisi ekonomi secara baik. Misalnya dengan deregulasi agar tidak mempersulit investor.
“Deregulasi itu harus. Karena banyak regulasi yang cenderung menyulitkan investor. Program dari pusat terkait deregulasi itu nanti tentu ada pengaruhnya. Hanya saja kita belum bisa melihat dampaknya jika belum tau regulasi apa saja yang akan diubah atau dihilangkan dan bagaimana implementasi di lapangannya. Yang jelas, kondisi ekonomi secara global dan nasional akan berdampak hingga daerah. Visi misi pemerintah daerah yang pro-investasi harus diupayakan keras ditengah tantangan yang ada," jelas Agung.
"Jangan sampai terjadi seperti tiga tahun yg lalu, pembangunan start up island di Karimunjawa oleh PT. LHI gagal akibat terkendala dengan simpang-siur pemahaman penerapan penggunaan izin lingkungan, padahal PT LHI sudah lolos proses OSS dan telah mempunyai UKL-UPL, namun pada saat itu ada beberapa aktivis pemerhati yg beranggapan izin lingkungan yang benar adalah AMDAL, sikap pemerintah pada saat itu menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara, hal tersebut sangat saya sayangkan," paparnya.
Menurut Agung, pemerintah daerah sebaiknya memberikan kebijakan berupa dispensasi, memberikan kesempatan dan batasan waktu kepada pemrakarsa untuk segera mengurus perizinan lingkungan hidup, selain memberi dispensasi juga ada kompensasi yg harus dibebankan pemerintah kepada para investor berupa pengadaan fasilitas publik.
Sementara itu Chairur Rofiq salah satu masyarakat Jepara, dalam menyampaikan pikirannya mengatakan, "Masyarakat Jepara memiliki harapan besar terhadap pemimpin baru untuk membawa perubahan yang signifikan, baik itu aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan maupun aspek pemerintahan," ujar Chairur.
"Transparansi dan Akuntabilitas dalam pemerintahan diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan setiap keputusan. Dengan demikian pemimpin baru benar-benar membawa perubahan di berbagai aspek kehidupan," pungkasnya. (AM/Red)
Editor : Redaktur Buliran