“Bagaimana rakyat bisa percaya kepada DPRD jika laporan warga saja tidak diproses? Ini ada apa sebenarnya? Apakah Komisi I sengaja tutup mata? Semakin lama, dugaan publik bahwa ada permainan semakin kuat,” tegasnya.
Alimudin menilai ketidakseriusan Komisi I semakin mencurigakan setelah muncul kabar bahwa Badar Abas sudah kembali ke desa. Padahal laporan masyarakat sudah masuk sebelum ia kembali, namun tetap tidak ada langkah konkret dari pihak DPRD.
“Walaupun sekarang kades sudah berada di desa, itu tidak menghapus dugaan pelanggaran sebelumnya. Proses tetap harus berjalan karena laporan warga sudah masuk lebih dulu,” katanya.
Menurutnya, DPRD seharusnya bersikap cepat dan tegas, bukan menunggu situasi mereda atau opini publik hilang.“Jika DPRD yang seharusnya menjadi pengawas pemerintah malah melindungi kepala desa, lalu kepada siapa lagi masyarakat harus mengadu?” tambahnya.
Editor : Buliran NewsSumber : Akpersi
