Presiden Prabowo Subianto meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera menyerahkan daftar nama korporasi yang terlibat dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Instruksi tegas tersebut disampaikan dalam rapat penanganan bencana di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (7/9/2026).
Langkah ini diambil merespons laporan kepolisian mengenai 8 korporasi yang sedang diproses hukum serta 18 perusahaan yang dinilai lalai hingga dikenakan sanksi administrasi. Presiden menegaskan pemerintah tidak akan segan mencabut seluruh izin operasional hingga Hak Guna Usaha (HGU) milik perusahaan yang terbukti bersalah, sekaligus mengusut tuntas kepemilikan korporasi tersebut.
Penindakan tegas ini disuarakan Presiden usai menyoroti fenomena lahan-lahan hutan bekas kebakaran yang secara mendadak berubah fungsi menjadi area perkebunan dalam waktu singkat. Pemerintah berencana melibatkan Kementerian Kehutanan, LHK, serta Satgas Pertanahan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin-izin yang berpotensi dicabut.
Menurut Anda bagaimana? Apakah sanksi pencabutan izin dan HGU ini akan memberikan efek jera bagi korporasi yang terlibat karhutla?
Sumber : Kompas.Com
