Pemeriksaan dapat diarahkan pada rekaman CCTV, data transaksi BBM subsidi, pola pengisian kendaraan, identitas kendaraan yang melakukan pengisian berulang, volume penyaluran, serta kesesuaian antara transaksi dengan ketentuan distribusi BBM subsidi.
Langkah tersebut penting agar dugaan yang beredar tidak berhenti sebagai isu di masyarakat, tetapi dapat diuji berdasarkan bukti dan data.
Kasus pelangsiran BBM subsidi bukan persoalan sepele. Pada April 2026, Polda Jambi bahkan mengungkap dugaan pelangsiran solar subsidi di sebuah SPBU setelah memperoleh informasi masyarakat dan menemukan catatan transaksi yang diduga berkaitan dengan aktivitas pelangsiran.
Pertamina dan BPH Migas Juga Diharapkan TurunSelain aparat penegak hukum, Pertamina Patra Niaga dan BPH Migas diharapkan melakukan verifikasi terhadap pola penyaluran BBM subsidi di SPBU 24.352.40.
Editor : Buliran NewsSumber : Team
