Kasus Pengadaan Internet Kabupaten Seruyan, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Limpahkan Berkas Terdakwa Ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Berdasarkann keterangan resmi pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, kasus tersebut bermula dari adanyaPagu Anggaran sebesar Rp 2.469.929.000,00 (dua miliar empat ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Seruyan untuk Pengadaan Belanja Kawat/Faximili/Internet/TV Berlangganan/ Belanja Jasa Intranet dan Internet SKPD Pemkab Seruyan/ Belanja Jasa Layanan Internet pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan yang menggunakan metode pengadaan E-Purchasing bekerja sama dengan PT Indonesia Comnets Plus (PLN ICONPLUS) sebagai Penyedia dengan nilai kontrak Rp 2.469.925.032 (dua miliar empat ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tiga puluh dua rupiah) diduga terdapat penyimpangan yang mengarah kepada dugaan Tindak Pidana Korupsi mengingat jaringan fiber optic mulai terpasang pada Desember 2023 di seluruh OPD dan pekerjaan selesai pada awal Januari 2024, sebelum diterbitkannya Surat Pesanan (SP) Nomor 00.3.2/34/DKISP/I/2024 tanggal 17 Januari 2024, jadi aktivitas pemasangan dilakukan tanpa kontrak, tanpa survei, dan tanpa studi kelayakan dari Diskominfo.

Kepala kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Nurcahyo J.M, S.H., M.H. melalui Asisten Tindak Pidana Khusus Wahyudi Eko Husodo, S.H., M.H. menyampaikan ” Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah tetap berkomitmen untuk menuntaskan setiap perkara yang ditangani secara profesional, transparan, dan berintegritas, sebagai wujud pelaksanaan fungsi penegakan hukum guna mendukung pemerintahan yang bersih dan berwibawa di Provinsi Kalimantan Tengah”.