Langkah ini ditujukan untuk memperluas akses pelayanan bagi masyarakat Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat (KBB), terutama warga yang kesulitan meluangkan waktu pada jam kerja.
Namun, masyarakat tetap perlu memastikan jadwal, lokasi, dan jenis layanan yang tersedia melalui kanal informasi resmi sebelum mendatangi lokasi pelayanan.
Dalam kesempatan tersebut, Kasat Lantas Polres Cimahi juga menegaskan komitmen untuk menghadirkan pelayanan yang transparan dan bebas dari pungutan liar (pungli).
Masyarakat diimbau mengurus SIM melalui prosedur resmi dan membayar biaya sesuai ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku. Warga juga diminta tidak menggunakan jasa calo serta memanfaatkan saluran pengaduan resmi apabila menemukan dugaan pelanggaran dalam pelayanan.“Kami terus berbenah untuk memberikan pelayanan yang humanis, cepat, dan transparan kepada masyarakat Cimahi dan KBB. Transformasi digital ini merupakan bentuk komitmen kami dalam mewujudkan Polri yang Presisi serta bebas dari praktik percaloan,” ujar AKP Arviandre Maliki dalam sesi tanya jawab bersama awak media.
Editor : Buliran NewsSumber : Tim
