Buliran, Saumlaki -- Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Propinsi Maluku, Dimas Luanmase angkat bicara terkait rencana pemindahan kegiatan bongkar muat barang umum yang bukan Alat Utama Sistim Persenjataan (Alutista) ke Pangkalan militer Angkatan Laut (Lanal) Saumlaki merupakan kebijakan yang keliru dan terindikasi mengintervensi yang berpotensi kuat mengkebiri hak Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Saumlaki Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) Propinsi Maluku, Saumlaki, Senin, 04-02-2026
Menurut Dimas, kegiatan bongkar muat barang umum adalah aktivitas sipil dan ekonomi, sehingga secara hukum hanya dapat dilakukan di pelabuhan umum yang dikelola untuk kepentingan pelayanan masyarakat. Pangkalan militer memiliki fungsi pertahanan dan keamanan negara, bukan untuk aktivitas komersial.
“Memindahkan bongkar muat barang umum ke pangkalan militer sama saja dengan menutup ruang kerja TKBM Saumlaki. Ini bukan sekadar soal lokasi, tetapi soal hak buruh untuk bekerja dan hidup layak,” tegas Dimas.
Lanjut Dimas," kebijakan tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pembatasan akses kerja TKBM akibat pemindahan aktivitas bongkar muat dinilai sebagai pelanggaran terhadap hak konstitusional tersebut.Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran secara tegas mengatur bahwa kegiatan bongkar muat barang dilakukan di pelabuhan yang diusahakan secara komersial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1). Dalam undang-undang yang sama juga ditegaskan bahwa pelabuhan umum adalah pelabuhan yang digunakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat, sehingga pangkalan militer tidak termasuk dalam kategori tersebut," tegasnya
Editor : Buliran NewsSumber : Tim buru berita
