TK Nusantara Desa Hiyang Bana, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, adalah gambaran gigihnya perjuangan warga transmigrasi dalam memperjuangkan kemudahan dalam memperoleh akses pendidikan.
TK ini berdiri berdasarkan akta Yayasan Baitul Muttaqin Bumi Trans Hiyang bana tahun 2014, Yayasan yang merupakan tempat berkumpulnya buah pikiran sejumlah tetua transmigrasi pada saat itu.
Pada awalnya yayasan ini menaungi dua lembaga pendidikan, yaitu TK Islam yang beroperasi di masjid Baitul Muttaqin UPT Hiyang bana SP-1, dan TK Nusantara yang saat itu kegiatan belajar mengajarnya dilakukan di rumah salah satu warga transmigrasi, akan tetapi akibat rendahnya sumberdaya ekonomi yang dapat menopang keberlanjutan TK Islam, maka yayasan ini kemudian menyerahkan TK Islam kepada pihak lain untuk dikelola, selanjutnya hanya fokus mengelola TK/PAUD Nusantara.
Supardi, ketua Yayasan Baitul Muttaqin menceritakan bahwa pihaknya sejak lama berusaha memindahkan tempat proses belajar mengajar dari rumah warga yang sudah mulai lapuk ke tempat yang lebih layak, akan tetapi lagi-lagi mengalami kesulitan untuk biaya pembangunan gedung.
“Saat itu kami sudah dapat hibah tanah di jalan poros transmigrasi, akan tetapi kesulitan untuk biaya pembangunan gedung, karena yang namanya transmigrasi baru, tentu saja sumberdaya ekonomi masih sangat rendah” ungkapnya.
“Tapi syukurnya walaupun harus menunggu beberapa tahun, akhirnya kami dibantu oleh Pemerintah daerah saat itu, berupa satu ruangan kelas, itupun pembangunanya hampir saja gagal akibat banjir besar yang terus menerus melanda wilayah ini” tambahnya.“Saya ingat betul pada saat itu, bersamaan dengan pembangunan ruang kelas TK kami, banyak proyek lain yang dibatalkan akibat banjir yang terus-menerus, tapi untuk TK kami, kami terus mendesak, apapun yang terjadi pembangunan TK kami harus terus dilanjutkan, jikapun ada resiko, kami siap menanggung resikonya, karena kami berfikir belum tentu kami berkesempatan lagi mendapat bantuan semacam itu setelah ini” kenangnya.
Menurut pimpinan Yayasan tersebut, seluruh tenaga pendidik termasuk kepala sekolah mereka statusnya masih honorer, tidak ada yang berstatus PNS atau P3K.
“Tidak ada yang PNS atau P3K, bahkan untuk guru honor yang dari yayasan, sampai saat ini gajihnya hanya lima puluh ribu rupiah per bulan” Jelasnya.
Editor : Buliran News
