"Ketika kendaraan memasuki kawasan permukiman, pengemudi harus melihat situasi di sekitarnya. Kecepatan tidak bisa hanya berpedoman pada batas maksimal, tetapi harus disesuaikan dengan kondisi jalan, kepadatan masyarakat, jarak pandang dan keberadaan pengguna jalan lainnya," ujar Zaldi.
Zaldi juga menekankan pentingnya kelayakan kendaraan sebelum dioperasikan, termasuk pemeriksaan kondisi teknis dan kelengkapan administrasi. Hal tersebut dinilai penting untuk mencegah kecelakaan dan memastikan kendaraan operasional pemerintah aman digunakan.
Roni berharap Pemkab Solok menjadikan kejadian di Koto Gaek sebagai momentum evaluasi seluruh pengemudi kendaraan dinas. "Ini bukan soal mencari siapa yang salah, tetapi bagaimana mencegah kecelakaan. Kendaraan dinas adalah fasilitas negara. Ketika melintas di tengah masyarakat, keselamatan warga harus menjadi prioritas," tegasnya. Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi dari Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok terkait kendaraan BA 8816 H, identitas pengemudi maupun dugaan cara berkendara tersebut. Editor : Buliran NewsSumber : Tim
