Ia menyebut, pelaksanaan MBG di berbagai daerah morat-marit, seperti tanpa panduan memadai, minim koordinasi antarinstansi, banyak kasus keracunan makanan, dan menyisakan bau menyengat penyelewengan dana.
“Kami mempertanyakan, mengapa Presiden lebih fokus menggelontorkan anggaran untuk program yang tidak siap secara sistemik dan penuh potensi korupsi, ketimbang menuntaskan amanah konstitusi tentang pendidikan tanpa dipungut biaya?,” tanya Ubaid.5 tuntutan JPPI di Hardiknas 2025
Berdasarkan fakta-fakta tersebut, JPPI pun menyatakan tuntutan kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Antara lain:
- Prioritaskan sektor pendidikan, serta letakkan penguatan integritas dan karakter sebagai prioritas utama dalam sistem pendidikan nasional
- Segera realisasikan sekolah bebas biaya secara nasional sebagaimana diamanatkan UUD 1945 dan UU Sisdiknas, untuk semua anak, baik di sekolah negeri maupun swasta
- Hentikan komersialisasi pendidikan, penahanan ijazah, dan tindakan sekolah yang menjadikan biaya sebagai penghalang pendidikan.
- Fokuskan anggaran pendidikan 20% APBN hanya pada Kementerian yang menangani pendidikan secara langsung (Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek, dan Kemenag). Jangan dijadikan bancakan oleh puluhan K/L
- Lakukan audit dan evaluasi menyeluruh atas penggunaan dana pendidikan 20% dari APBN, serta berantas korupsi di sektor pendidikan
“Jika pendidikan terus diperlakukan seperti komoditas, dana pendidikan terus diperlakukan seperti kue rebutan, sejatinya kita sedang memasang bom waktu kehancuran bangsa dari dalam,” tegasnya.
Editor : Redaktur Buliran
