Ditambahkan, Pemprov Jateng kini mengandalkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), guna memastikan setiap program penanggulangan kemiskinan lebih tepat sasaran.
“Harus dilakukan update data agar lebih akurat dan responsif. Komitmen semua pihak dari gubernur, wakil gubernur, sekda hingga bupati/wali kota telah ditunjukkan lewat sinergi yang konkret di lapangan,” imbuhnya.
Dengan kombinasi pertumbuhan ekonomi yang stabil, sinergi lintas sektor, dan basis data yang semakin baik, Pemprov Jateng optimistis dapat terus menurunkan angka kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem.
“Pemberdayaan masyarakat adalah kunci. Bantuan harus tepat sasaran dan berkelanjutan. Sinergi dan transparansi data, adalah landasan menuju Jateng yang lebih sejahtera,” pungkasnya. ***(Dodik)
Editor : Redaktur Buliran
