Buliran.com - Jepara,
Pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Desa Mulyoharjo, Kecamatan Kota Jepara, Kabupaten Jepara menuai sorotan warga. Pasalnya proyek yang digadang-gadang sebagai penggerak ekonomi desa itu diduga dibangun di atas lahan sawah dilindungi (LSD), harusnya dimintakan rekom dulu dari Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kalau memang pola ruangnya diperbolehkan, yakni sesuai aturan. Walapun begitu, apabila usulan disetujui Ditjen, pemohon perubahan LSD pun diwajibkan mengganti LSD dengan lahan yang setara atau lebih baik.
Dari informasi yang dihimpun media ini, menyebutkan, rencana lahan tempat berdirinya bangunan Kopdes Merah Putih tersebut merupakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), masuk Lahan Sawah Dilindung dan Lahan Baku Sawah berdasarkan SK Kementerian ATR/PBN dan patut diduga pembangunan Gerai Kopmer tersebut belum punya Nomor Induk Berusaha (NIB), Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang merupakan tiga dokumen perizinan terkait usaha dan bangunan di Indonesia, Kamis, (22/1/2026).Salah satu warga yang enggan disebut namanya (A), menyampaikan, "Di Desa Mulyoharjo, ada 2 (dua) lokasi LSD yang telah diurug dan 1 lokasi akan diurug. Pada saat mau ngurug lagi, jika menggunakan alasan proyek strategis nasional, maka harus mengajukan izin perubahan ke Ditjen Pengendalian Penertiban Tanah dan Ruang dengan mengajukan persyaratan administratif tetentu," ujarnya, Rabu (21/1/2026).
Ia menambahkan, "Usulan tersebut tentunya akan dikaji, dievaluasi, dan apabila usulan disetujui Ditjen, pemohon perubahan LSD pun diwajibkan mengganti LSD dengan lahan yang setara atau lebih baik. Sementara Kopmer ini asal bangun, tidak ada perijinan resminya, dan ketika diprotes masyarakat baru kelabakan," imbuhnya.
Terpisah, Solikhan, salah satu perangkat desa Mulyoharjo, saat dikonfirmasi awak media menyampaikan, "Mohon maaf, untuk lebih jelasnya bapak bisa bikin janji ketemu untuk minta informasi dari Ketua KDMP, akan kami berikan nomor whatsapp beliau," jawabnya singkat. Namun hingga berita ini diterbitkan, awak media tidak kunjung diberikan nomor Ketua KDMP.
Menanggapi hal tersebut, Choirur, selaku Humas Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lintas Pelaku Masyarakat Pengawal Aspirasi (LPM-PEGAS) menjelaskan beberapa hal, diantaranya terkait Kedudukan Inpres Nomor 9 Tahun 2025 vs. Regulasi LSD.
Editor : Redaktur Buliran
