Buliran, Pasaman Barat -- Ketua DPD SAMUDRA Sumatra Barat, Akmal, angkat suara terkait mencuatnya isu “uang payung” yang diduga digunakan sebagai bentuk koordinasi dalam aktivitas tambang ilegal di Rimbo Candung dan Tobang Sinuruik, Kabupaten Pasaman Barat. Ia menilai praktik semacam itu bukan hanya bermasalah secara hukum, tetapi juga berpotensi menjerumuskan citra kepolisian ke titik yang paling rentan.
Menurut Akmal, kepolisian memegang peranan penting dalam menjaga keadilan dan ketertiban. Karena itu, setiap dugaan keterlibatan oknum dalam aktivitas tambang ilegal harus diperlakukan sebagai ancaman serius terhadap marwah institusi. “Jangan sampai institusi besar seperti Polri tercoreng oleh tindakan yang tidak mencerminkan nilai profesionalitas,” tegasnya.
SAMUDRA menerima laporan masyarakat yang menunjukkan adanya aktivitas penggalian dalam skala besar di Rimbo Candung dan Tobang Sinuruik. Lebih dari 100 unit alat berat disebut beroperasi di lokasi tersebut, angka ini menggambarkan aktivitas masif, aktifitas yang masif ini tidak mungkin luput dari perhatian Polres Pasaman Barat.
Melihat berkembangnya informasi tersebut, Akmal mendesak Polri untuk segera melakukan pendalaman menyeluruh, memeriksa pihak-pihak yang diduga terlibat, serta memastikan tidak ada celah bagi praktik-praktik yang merugikan integritas institusi. Ia menegaskan bahwa penanganan yang lambat maupun pembiaran hanya akan memperkuat kecurigaan publik.“Publik menunggu bukti nyata bahwa Polri berdiri di pihak hukum. Penindakan harus jelas, tegas, dan tanpa kompromi,” tutup Akmal. (Red).
Editor : Buliran NewsSumber : Tim buru berita
