Dalami Laporan Pengelolaan Dana Desa di Katingan, LSM LIRA Kalteng : Kami Akan Laporkan ke Penegak Hukum.

Menurut LSM LIRA Kalteng, pihaknya tidak hanya sekedar melaporkan, akan tetapi juga memantau perkembangan penangananya oleh penegak hukum.

“Kami tidak sebatas melaporkan, kami akan pantau penangananya” ungkap Tatang.

Menurut Tatang, disamping sebagai pemantau, pihaknya juga dapat memposisikan diri sebagai mitra dari pemerintah dan masyarakat desa, terutama jika ada upaya kriminalisasi terhadap Pemerintah maupun masyarakat desa.

Sebagai Informasi, Dana Desa adalah dana yang dikelola langsung oleh kepala desa dengan dibantu oleh perangkat desa. Dana Desa memiliki dua sumber utama, yaitu bersumber dari APBN dan APBD. Umumnya Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk kegiatan fisik, dan yang dari APBD untuk siltap seperti gaji, tunjangan, honor, SPPD dan biaya taktis lainya.

Disamping dua sumber utama diatas, Dana Desa dapat juga bersumber dari PAD atau pemasukan asli desa, serta sumbangan lainya yang sifatnya relevan tidak mengikat.

Dewasa ini, pemerintah desa didorong untuk mampu berinovasi, diantaranya menggali dan memanfaatkan potensi desa setempat, baik sebagai sumber Pembangunan desa, maupun sebagai komuditas yang memiliki nilai ekonomis.

Adapun potensi lokal desa, disamping sebagai modal pembangunan agar penyelenggaraan pembangunan desa menjadi efektif dan efisien, potensi lokal desa yang bernilai ekonomis juga dapat menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat.

“Kami yakin, jika pengelolaan Dana Desa dilakukan sesuai dengan aturan, mengedepankan azas keterbukaan, partisipasi dan inovasi, Dana Desa akan menjadi berkah bagi desa.

Yang namanya berkah, tidak berarti harus sukses dan melimpah secara material, akan tetapi berkah adalah meningkatnya rasa toleransi, kepedulian sosial, kegotong royongan, kesadaran tinggi akan kehidupan, dan saling menghargai. Jika kondisi tersebut terbentuk, maka kesulitan terasa ringan, dan kejayaan tidak menjadi keangkuhan yang membuat salah jalan.