Pantau Gambut mencatat setidaknya 145 konsesi PBPH berada di atas area KHG dengan total luas lebih dari 3 juta hektare yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Keberadaan konsesi ini tidak hanya mengganggu fungsi gambut, tetapi juga meningkatkan potensi banjir secara signifikan.
"Kami mengidentifikasi bahwa konsesi PBPH dengan area operasional luas turut memperparah risiko banjir di KHG. PT Bumi Andalas Permai (BAP), PT SBA Wood Industries, dan PT Bumi Mekar Hijau (BMH) kembali menjadi tiga serangkai yang disinyalir menjadi biang kerusakan gambut di area KHG Sungai Sugihan–Lumpur, Sumatera Selatan," ungkap penelitian tersebut.
Ketiganya juga memiliki catatan panjang terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Warga Sumatera Selatan bahkan menggugat perusahaan-perusahaan ini karena asap yang terus muncul tiap musim kemarau sejak 2015, memicu Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) pada masyarakat. Dari penelusuran ketiga korporasi itu merupakan anak usaha Sinarmas Group.
Seorang penggugat menceritakan bahwa adik dan sepupunya rutin dirawat di rumah sakit karena asma. Nenek mereka pun harus menyediakan obat asma Symbicort di rumah, dengan harga Rp200.000–Rp800.000 per dosis.Selain masalah kabut asap, ketiga perusahaan ini juga menjadi konsesi dengan area rentan banjir terluas. "Saat intensitas hujan tinggi, air di sekitar KHG Sungai Sugihan–Lumpur terancam langsung melimpah, menyebabkan banjir yang merendam permukiman dan lahan pertanian warga," kata Pantau Gambut.
Editor : Redaktur Buliran
