Kasus protes wali murid di TK/PAUD Baitul Abidin, Jepara, terhadap kewajiban pembayaran biaya study tour sebesar Rp330.000, menjadi cermin penting akan adanya ketidakseimbangan antara niat baik kegiatan sekolah dengan kepekaan sosial terhadap kondisi ekonomi warga, sempat menjadi perbincangan netizen di beberapa media sosial di Jepara.
Buliran.com - Jepara,
Djoko TP dan Hani K, selaku aktifis pemerhati dunia pendidikan sangat menyayangkan dan berharap kasus tersebut dijadikan momentum pemerintah untuk menata ulang kebijakan pendidikan di tingkat dasar supaya lebih berpihak kepada masyarakat kecil, karena pendidikan adalah hak semua anak, bukan hanya hak anak-anak dari keluarga mampu, Sabtu (3/5/2025)Djoko TP, menanggapi kasus protes wali murid di TK/PAUD tersebut mengatakan, "Ditengah tekanan ekonomi yang nyata, khususnya bagi keluarga terdampak PHK, kebijakan ini justru memperlihatkan wajah pendidikan yang eksklusif dan administratif," ujarnya.
Ia menambahkan, "Sekolah adalah ruang tumbuh kembang nilai-nilai kehidupan, termasuk nilai empati, toleransi, dan keadilan sosial. Namun, bagaimana anak-anak bisa menyerap nilai itu, jika lembaga pendidikan justru mengabaikannya? Kegiatan wisata edukatif memang baik untuk menambah wawasan anak. Namun kegiatan itu menjadi tidak mendidik bila dilakukan dengan cara-cara yang menyingkirkan dan menyakiti perasaan orang tua dan anak-anak dari kalangan ekonomi lemah," imbuhnya.
Tak hanya itu, ia juga menegaskan, "Alih-alih menjadi sarana rekreasi dan pembelajaran, study tour bisa menjadi sumber luka batin, terutama bagi anak-anak yang tidak diikutkan karena orang tuanya tidak mampu membayar. Mereka akan melihat teman-temannya pergi, bersenang-senang, berfoto, sementara ia ditinggal—dan ironisnya, keluarganya tetap harus membayar, " terangnga.
Editor : Redaktur Buliran
