Ia juga menyinggung munculnya istilah “no viral no justice” sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap kinerja aparat kepolisian.
“Bahkan slogan no viral no justice juga muncul merupakan bentuk kekecewaan publik kepada institusi Polri yang dalam banyak kasus, menolak laporan, memproses kasus kalau sudah viral. Bahkan banyak juga oknum dalam institusi Polri yang menjadi pelaku pembunuhan, narkoba, terlibat judol dan lain lain. Nah ini harus direformasi secara sistemik,” tuturnya.
Sebagai langkah awal, Iwan menyarankan agar Presiden memulai reformasi dengan pembenahan di level struktur tertinggi, termasuk mempertimbangkan pergantian Kapolri.
“Tentu kalau ingin melakukan reformasi sistemik, Presiden harus memulai dari pembenahan struktur, terutama sekali harus ganti Kapolri. Pemimpin tertinggi Polri perlu ada regenerasi. Setelah itu, percayakan pada orang-orang yang bersih dan memiliki integritas tinggi untuk memegang pimpinan-pimpinan dalam struktur Polri,” terangnya.Sebelumnya, anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menyarankan Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung reformasi terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) saat merespons kabar adanya pembentukan komisi untuk mengevaluasi dan mereformasi Polri.
Editor : Redaktur Buliran
