Para pihak juga diduga merekayasa indeks harga dengan menetapkan tarif Rp1.500 per kilogram tanpa kajian profesional, serta mengintervensi pejabat pengadaan untuk mengubah petunjuk teknis pelaksanaan.
“Bahwa seharusnya penyaluran bansos beras dilaksanakan sampai ke tingkat RT/RW, tapi realisasinya hanya sampai di tingkat kelurahan atau desa,” jelas Tim Biro Hukum.
Akibat perbuatan tersebut, PT DNR Logistics memperoleh kontrak senilai Rp335,05 miliar untuk menyalurkan beras kepada lebih dari 5 juta KPM-PKH di 15 provinsi. Selisih nilai kontrak dengan harga penawaran Perum Bulog mencapai Rp221,09 miliar yang menjadi kerugian negara.
“Yang telah menguntungkan korporasi PT Dosni Roha dan PT DNRL, dan merugikan keuangan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp221,091 miliar,” ungkap Tim Biro Hukum KPK.
KPK merincikan, proyek tersebut memperkaya PT DNRL sebesar Rp108,487 miliar, dengan Rp101,01 miliar disetorkan ke PT DNR melalui dividen, sementara Rp7,476 miliar diterima langsung oleh PT DNRL. *** Editor : Redaktur Buliran
