“Apalagi dampak-dampak yang ditimbulkan. Ada multi player efek. Seperti terjadi PHK, kemudian pengangguran meningkat, ekonomi masyarakat lesu, daya beli masyarakat rendah hingga ancaman peningkatan kriminalitas,” imbuhnya.
Hal yang sama disampaikan AF Agung, "Kondisi Jepara saat ini menjadi tantangan tersendiri bagi kepala daerah. Terlebih ada beberapa program seperti peningkatan angkatan kerja setiap tahun, menjadi tantangan tersendiri. Sebab, kondisi Investasi secara umum di Indonesia juga sedang kurang baik. Beberapa kali pasar saham jeblok, merah merona. Ini bagian kecil dari tanda-tanda jika iklim investasi tidak baik-baik saja,” jelas Agung.
Baru-baru ini pemerintah pusat melalui presiden dan menteri telah menyatakan akan menyikapi kondisi ekonomi secara baik. Misalnya dengan deregulasi agar tidak mempersulit investor.
“Deregulasi itu harus. Karena banyak regulasi yang cenderung menyulitkan investor. Program dari pusat terkait deregulasi itu nanti tentu ada pengaruhnya. Hanya saja kita belum bisa melihat dampaknya jika belum tau regulasi apa saja yang akan diubah atau dihilangkan dan bagaimana implementasi di lapangannya. Yang jelas, kondisi ekonomi secara global dan nasional akan berdampak hingga daerah. Visi misi pemerintah daerah yang pro-investasi harus diupayakan keras ditengah tantangan yang ada," jelas Agung."Jangan sampai terjadi seperti tiga tahun yg lalu, pembangunan start up island di Karimunjawa oleh PT. LHI gagal akibat terkendala dengan simpang-siur pemahaman penerapan penggunaan izin lingkungan, padahal PT LHI sudah lolos proses OSS dan telah mempunyai UKL-UPL, namun pada saat itu ada beberapa aktivis pemerhati yg beranggapan izin lingkungan yang benar adalah AMDAL, sikap pemerintah pada saat itu menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara, hal tersebut sangat saya sayangkan," paparnya.
Editor : Redaktur Buliran
