“Tapi apakah urgent (pembebasan BPHTB bagi warga miskin)? Lebih baik selesaikan konflik tanah daripada pembebasan BPHTB. Mana yang lebih mendasar dan penting, itu kembali lagi ke pemda masing-masing,” ujar Benny.
Menurut Benny, saat ini banyak konflik tumpang-tindih dalam wilayah hutan dan perkebunan, yang dampaknya bisa menambah tinggi angka kemiskinan. Namun dukungan pemerintah dalam isu ini masih kurang. Dengan begitu, dia pun mendorong percepatan proses penyelesaian konflik atas lahan.
Bukan hanya itu, dia pun menyarankan agar tanah milik negara yang terlantar, diperbolehkan digarap oleh masyarakat. (Ic/Red) Editor : Redaktur Buliran
