Asep mengungkapkan, penyidik masih menelisik keterlibatan sejumlah biro travel yang diduga menerima kuota tambahan secara melawan hukum, termasuk nilai commitment fee yang diduga dibayarkan untuk mendapatkan kuota tersebut. Menurutnya, pemeriksaan dilakukan terhadap travel di berbagai wilayah seperti Jawa Timur, Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.
“Travel-nya tersebar di seluruh Indonesia, dan juga untuk kuota itu juga tersebar. Tidak hanya di satu travel saja. Di seluruh travel. Jadi kita, masing-masing travel kita, dan itu masing-masing travel berbeda-beda. Berbeda-beda, makanya kita harus ngecek, mohon bersabar,” ucapnya.
Kasus dugaan korupsi kuota haji ini telah naik ke tahap penyidikan sejak Jumat (8/8/2025) berdasarkan surat perintah penyidikan (sprindik) umum, meskipun KPK belum mengumumkan tersangka. Kerugian negara dalam perkara ini diperkirakan melampaui Rp1 triliun.
Kasus bermula dari tambahan kuota 20.000 jemaah haji yang diberikan Pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia setelah pertemuan Presiden Joko Widodo dengan otoritas Saudi pada 2023. Tambahan kuota itu dilobi sejumlah pengusaha travel kepada oknum pejabat Kemenag hingga diterbitkan Surat Keputusan Menag pada 15 Januari 2024 yang membagi kuota tambahan: 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.Dari kuota khusus tersebut, sebanyak 9.222 dialokasikan untuk jemaah dan 778 untuk petugas, dengan pengelolaan diserahkan kepada biro travel swasta. KPK mencatat terdapat 13 asosiasi dan 400 biro travel yang terlibat. Sementara itu, kuota reguler 10.000 jemaah didistribusikan ke 34 provinsi, dengan Jawa Timur memperoleh 2.118 jemaah, Jawa Tengah 1.682 jemaah, dan Jawa Barat 1.478 jemaah.
Editor : Redaktur Buliran
