Massa langsung mengibarkan bendera serikat buruhnya sambil bernyanyi, kemudian melakukan orasi berantian.
"Bila perlu DPR tidak ada fungsinya, ya sudah dibubarkan saja. Karena buat apa memberikan uang kepada orang yang kerjanya hanya menghisap saja tanpa ada peduli dengan rakyat atau konstituennya," tegas Koordinator Aksi dari FSPIP Jateng, Karmanto, kepada wartawan Kamal yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.
Ia juga menyebutkan bahwa sejauh ini DPR tidak pernah memberikan keberpihakan kepada buruh, terbuktik dengan aturan outsourcing yang hari ini mencekik buruh.
"Tidak ada sama sekali [keberpihakan DPR kepada buruh]. Jadi kami berjuang melawan eksekutif dalam penetapan upah setiap tahun harus tutun ke jalan, harus memaksa kenaikan upah," akunya."Manakala hal seperti ini terus terjadi ya, para wamen, para menteri, para legislatif dan eksekutif melakukan praktik-praktik yang memalukan di hadapan rakyatnya, maka kami pun juga akan membalas dengan seruan kita tidak akan membayar pajak yang nanti akan dikorupsi," sambungnya.
Editor : Redaktur Buliran
