"Sembari menjalankan moratorium, pemerintah perlu segera membuka kanal pelaporan dan memproses segera aduan publik sebagai langkah awal dari upaya pemulihan hak korban atas kerugian yang ditimbulkan dari kasus keracunan dan makanan yang tidak layak," kata Diah.
Menurut Diah, akuntabilitas program MBG saat ini patut dipertanyakan. Dengan klaim telah berlangsung di 38 provinsi dengan jumlah penerima manfaat MBG diklaim mencapai 22 juta.
Akan tetapi, angka tersebut tidak dapat diverifikasi karena minimnya informasi yang dapat diakses publik, tambahnya.
Serapan anggaran MBG per September 2025 pun hanya sebesar Rp13,2 triliun.Angka ini setara 18,6% dari alokasi APBN untuk MBG sebesar Rp71 triliun.
Editor : Redaktur Buliran
